JAKARTA — “Saya lega bahwa kita menyelenggarakan diskusi ini, di tengah situasi di sekeliling kita yang kurang menggembirakan,” kata Fransisca Stella, Koordinator Alumni, Kedubes Amerika Serikat, saat memberikan tanggapan seusai seminar dengan tema Humanity for All di @america, Jakarta, 20 Desember 2016.

Acara itu menghadirkan tiga pembicara alumni IVLP (International Visitors Leadership Program) yakni Malik Feri Kusuma yang membahas masalah kemanusiaan dan pelaksanaan hak azasi manusia di Aceh, Rizka Rachmah tentang nasib pengungsi Rohingya, Ita Perwira menyoroti kondisi di Papua, serta Ibu Ningsih dari Kelas Belajar Oky mengenai kemiskinan kaum urban. Moderator adalah Jojo Rahardjo, jurnalis senior, dari IVLP Jakarta.

Pihak panitia sempat cemas melihat bahwa pada saat acara hendak dimulai, pada pukul 18.30, teater @america masih kosong. Namun seiring dengan berjalannya waktu, satu per satu hadirin datang mengisi tempat duduk. Kejutannya adalah kehadiran anak-anak kecil dari sebuah pemukiman kumuh di Ibukota, yang secara khusus menyumbangkan lagu dengan penuh semangat.

Papua di Mata Ita

Semangat memajukan Papua kentara sekali dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Contohnya di bidang infrastruktur, yakni pembangunan sarana jalan raya yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolasi dengan kota-kota terdekatnya. Jokowi juga menstandarkan harga bahan bakar minyak, sehingga sama dengan di Jawa. Dia berharap biaya hidup akan turun sehingga perekonomian setempat menguat.

Namun pembangunan fisik bukan segalanya. Ita Perwira, dokter yang pernah melakukan kerja sosial di Papua, mengatakan masalah yang sesungguhnya di Bumi Cenderawasih ada di manusianya.

Dia menyoroti buruknya kondisi kesehatan dan pendidikan warga yang berada di daerah-daerah terpencil. “Guru dan bidan atau dokter, datang sebulan sekali saja untuk mengambil gaji, dan setelah itu tak kembali lagi ke desa.” Bidan, dokter dan tenaga pendidik umumnya terkonsentrasi di kota-kota.

Makan gaji buta? Begitulah. Yang jadi korban selalu saja rakyat kecil. Padahal pemerintah pusat menggelontorkan Rp7 triliun tiap tahun untuk pembangunan dan kesejahteraan Papua.

Ketidakpedulian terhadap rakyat juga dilakukan oleh para pemimpin Papua sendiri. Kisah korupsi di provinsi paling ujung Indonesia itu sudah jadi cerita biasa. Anggaran pembangunan dimanfaatkan oleh para pejabat provinsi untuk memerkaya diri. Kemewahan itu kentara dari maraknya anak-anak pejabat Papua yang bersekolah di luar negeri…

Dia mengakui keberadaan fasilitas-fasilitas layaknya kota moderen, yakni bandara dan sekolah internasional serta pusat perbelanjaan di sejumlah kota Papua, tetapi harga-harga sangat tinggi dan letaknya sangat jauh dari jangkauan kaum tak berpunya. Banyak kampung hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama tujuh hari dari kota terdekatnya!

“Gap antara warga yang kaya dan miskin sangat tinggi,” kata Ita.

Apakah pemerintah pusat mengetahui adanya penyalahgunaan anggaran pembangunan di Papua? Mestinya tahu, tapi mungkin memilih tutup mata. Yang penting tak ada gejolak sosial politik yang berarti disana…

Tuntutan keadilan

Lain lagi dengan Aceh. Memang tak ada gejolak sosial politik yang serius di sana pasca-perjanjian damai Helsinki, tetapi tuntutan keadilan terus menggema dari keluarga korban bentrok senjata antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah, 1976-2004.

Jojo Raharjo (Kantor Staff Kepresidena) dan Malik Feri Kusuma (KontraS) berbicara mengenai Aceh dimana keadilan tidak datang serta merta dengan perjanjian perdamaian.

Hal itu tak mengherankan mengingat selama rentang waktu konflik tercatat ribuan orang telah kehilangan hak-haknya akibat dari pembunuhan, penculikan dan penghilangan orang secara paksa, kekerasan seksual, perampasan, perusakan dan pembakaran harta benda, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta penyiksaan.

Malik Feri Kusuma, aktivis HAM, menunjukkan gambar sejumlah istri/ibu yang melakukan unjuk rasa di Aceh sambil memegang foto suami/anak mereka yang sampai sekarang tak diketahui nasibnya. “Para istri tidak hanya menghadapi kesulitan ekonomi sepeninggal suami tetapi juga mengalami problem biologis,” katanya. Mereka tidak bisa menikah lagi sebelum ada kepastian apakah suami mereka masih hidup atau tidak.

Dari pengalamannya mencermati masalah Aceh selama dia bekerja di sejumlah LSM dan Kontras, Malik menyebutkan hal-hal yang mendesak dilaksanakan terkait pemenuhan hak-hak korban adalah pengadilan HAM serta pelantikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, yang merupakan bagian dari butir-butir MoU Helsinki.

“Para korban di Aceh menuntut keadilan, namun belum ada kemauan politik dari pemerintah Jokowi dalam mengatasi pelanggaran HAM,” ujarnya.

Tim Seminar ILVP: Humanity for All

Kemauan politik yang lemah juga terlihat dalam cara otoritas Indonesia menghadapi pengungsi Rohingya, sebagaimana tergambar dalam hasil penelitian LSM Suaka Juni-Oktober 2016.

“Sampai saat ini belum ada sistem hukum yang jelas tentang status mereka di negeri ini,” kata Rizka Rachmah, peneliti di Suaka.

Total pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai 892 orang, sedangkan 67 orang adalah pencari suaka (data UNHCR per Oktober 2016).

PBB menyatakan bahwa orang-orang Rohingya termasuk salah satu kelompok minoritas yang paling terpersekusi di dunia. Persekusi yang mereka alami di Myanmar telah mendorong pengungsian besar-besaran orang-orang Rohingya ke berbagai negara, menempuh perjalanan mematikan, dan tak sedikit yang menjadi korban perdagangan manusia.

Sedikitnya ada tiga kali gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia yakni pada 2009, 2012, dan 2015. Aceh dan Medan kerap menjadi lokasi awal kedatangan mereka, untuk kemudian direlokasi ke berbagai wilayah, termasuk Makassar dan Jabodetabek. Mereka ditampung di kamp pengungsi, di community house dan rumah detensi imigrasi. Di Jabodetabek, mereka tersebar di tempat-tempat penampungan mandiri.

Pelibatan elemen masyarakat sipil dalam penanganan pengungsi Rohingya masih minim. Ini berbeda dengan di Amerika Serikat dimana selain pemerintah, masyarakat pun antusias menyambut pengungsi dengan menyediakan sekolah gratis, mempersiapkan orangtua untuk bekerja, serta melakukan pendampingan sosial dan ekonomi, ungkap Rizka yang mengikuti IVLP program Migration and Refugee Protection pada 2015.

Terkait dengan ketidakjelasan status hukum pengungsi Rohingya, pernikahan mereka dengan penduduk lokal tidak diakui oleh negara sehingga kepastian hukum anak-anak yang lahir juga tak menentu.

Kaum miskin di Ibukota

Anak-anak hampir selalu jadi korban dari morat-maritnya ekonomi keluarga. Dalam usia yang masih begitu muda mereka harus bekerja mencari nafkah untuk membantu dirinya dan keluarga. Akibatnya, pendidikan terabaikan dan masa depan pun terancam suram.

Hal itulah yang menggerakkan Oky Setiarso, seorang pegiat sosial, mendirikan Kelas Belajar Oky pada 2010. Inspirasinya dia dapatkan saat bekerja di lembaga kemanusiaan internasional di wilayah Aceh sampai Papua.

Dari pengamatannya atas beberapa pemukiman kumuh di Jakarta, dia menemukan keluarga miskin yang memiliki anak lebih dari satu, sementara penghasilan sangat minim. Mereka tinggal di lahan terbatas, padat, dan serba kekurangan. Sanitasi buruk sehingga seringkali kediaman mereka tergenang air saat hujan turun. Rumah berukuran kecil ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga. Anak bekerja serabutan atas desakan orangtua. Tingkat putus sekolah pun tinggi.

Lewat KBO, anak-anak dari perkampungan kumuh mendapatkan pendidikan gratis membaca menulis, bahasa Inggris, matematika, etiket sopan santun, memainkan alat musik standar, dst.

KBO dengan sekitar 800 anak didik telah menjangkau wilayah Air Baja, Muara Karang Timur, Jakarta Barat; Pulo Kandang, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara; Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara; Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara; Bintaro Permai 3, Pesangrahan, Jakarta Selatan Banten; Bintaro Sarmili, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sementara di Jawa Tengah berlokasi di Desa Mipitan Sewu, Mojosongo, Solo. Di Sulawesi Selatan berada di Perumnas Sudiang Raya Jl Selayar, Makasar (Posyandu Bougenville), dan Surabaya di desa Pepelegi, Kec. Waru-Sidoardjo, Jawa Timur.

Sekitar 98 anak bergantian belajar di rumah Ibu Ningsih di Plumpang, Jakarta Utara. Mereka adalah anak-anak keluarga miskin yang biasanya mencari nafkah dengan melakukan ‘niris’, yakni menampung tetesan BBM dari mobil-mobil tangki depo Pertamina, dan hasilnya dijual.

“Kadang saya menyediakan jajanan supaya anak-anak mau datang dan betah belajar,” kata Ibu Ningsih, kader pendamping di KBO, yang murah senyum itu.

Bocah-bocah itu riang dan penuh semangat, sebagaimana terungkap dari syair lagu yang mereka nyanyikan di hadapan peserta diskusi Humanity for All:

Setiap minggu kami belajar
Belajar di KBO Plumpang
Untuk meraih cita dan masa depan
Kami semangat belajar
Kami dari KBO Plumpang
Selalu semangat dan riang
Dengan doa dan restu orangtua
Yakinlah masa depan ceria

****

Penulis: Linda Tangdialla

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *